Dasar Hukum (Pengaturan) Kepailitan di Indonesia:
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit : Debitur sendiri, Atas permintaan seorang atau lebih kreditur, Kejaksaan atas kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek.

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Hukum perdata terdiri dari :
1. Litigasi
2. Non litigasi (perjanjian/kontrak)
Litigasi dibagi menjadi :
1. Perdata biasa
2. Perdata khusus

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dengan peraturan turunannya, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100 / MEN / VI / 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu (“ Kepmen 100/2004 “), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyerahan Seputar Kerja Kepada Perusahaan Lain (” Permenakertrans 19/2012 “), dan lain-lain.
Dalam hukum ketenagakerjaan sering didengar juga alih daya.
Alih daya (bahasa Inggris: outsourcing) adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Istilah offshoring artinya pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu negara ke negara lain.

Hukum keluarga biasa disebut juga Hukum waris. Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata.
Karena masyarakat indonesia mayoritas muslim perkara yang lebih banyak adalah hukum waris berdasarkan hukum islam.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Kasus yang sering terjadi
1. Penipuan
2. Penggelapan
3. Pencurian
4. Korupsi

hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.

Setidaknya, ada delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.