MASTERMIND & ASSOCIATES

MAKE YOU RICH AGAIN

About Us

MASTERMIND & ASSOCIATES adalah Firma Hukum yang memberikan jasa hukum diantaranya Konsultasi Hukum, Menjalankan Kuasa, Mewakili, Mendampingi, Membela dan Melakukan Tindakan Hukum Lain untuk kepentingan/kebutuhan hukum Klien/Pemberi Kuasa.

Firma Hukum ini didirikan oleh HENRI KUSUMA, SH adalah Advokat yang juga merupakan Ahli Hukum yang dikenal oleh Pengusaha UMKM yang tergabung dalam komunitas bisnis dan memiliki reputasi dan kredibilitas dibidang hukum dan keuangan hampir dari 13 tahun.

Pendapat-pendapat dan analisa hukumnya sering menjadi acuan dan pertimbangan bagi seluruh klien dan calon kliennya.

VISI

Menjadi Law Firm yang handal, dapat dipercaya, tuntas, berkelas internasional, Menjadi konsultan bisnis yang dapat membangun kembali bisnis dari keterpurukan dan permasalahannya dan atau membuat bisnis semakin kuat, secara holistic baik spiritualitas maupun leadership pada pemiliknya.

MISI

  1. Membantu jutaan orang untuk keluar dari permasalahan-permasalahan hukum dan bisnisnya.
  2. Menjadi pioneer dalam menemukan solusi bisnis yang komprehensip

Our Team

Henri Kusuma SH
Founder & CEO

Chandra Purna Irawan SH MH
Advocate

Services

Hukum Kepailitan & Keuangan

Dasar Hukum (Pengaturan) Kepailitan di Indonesia:
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit : Debitur sendiri, Atas permintaan seorang atau lebih kreditur, Kejaksaan atas kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek.

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Hukum perdata terdiri dari :
1. Litigasi
2. Non litigasi (perjanjian/kontrak)
Litigasi dibagi menjadi :
1. Perdata biasa
2. Perdata khusus

Hukum Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dengan peraturan turunannya, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100 / MEN / VI / 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu (“ Kepmen 100/2004 “), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyerahan Seputar Kerja Kepada Perusahaan Lain (” Permenakertrans 19/2012 “), dan lain-lain.
Dalam hukum ketenagakerjaan sering didengar juga alih daya.
Alih daya (bahasa Inggris: outsourcing) adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Istilah offshoring artinya pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu negara ke negara lain.

Hukum Keluarga

Hukum keluarga biasa disebut juga Hukum waris. Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata.
Karena masyarakat indonesia mayoritas muslim perkara yang lebih banyak adalah hukum waris berdasarkan hukum islam.

Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Kasus yang sering terjadi
1. Penipuan
2. Penggelapan
3. Pencurian
4. Korupsi

Lain Lain

hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.

Setidaknya, ada delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa.
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Why Us

  1. BERPENGALAMAN, kami memiliki track record yang baik dengan telah terselesaikannya amanah dari klien dengan success rate diatas 90%
  2. MEMILIKI KOMITMEN, kami menganggap semua pekerjaan adalah amanah yang harus ditunaikan.

Practice Area

  • Hukum Pidana dan Perdata
  • Hukum Perusahaan
  • Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi)
  • Hukum Teknologi Informasi dan
  • Hukum Telekomunikasi
  • Hukum Persaingan Usaha
  • Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  • Hukum keluarga
  • Hukum ketenagakerjaan
  • Hukum Perlindungan Konsumen
  • Hukum Konstruksi
    Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Perumahan dan Apartemen/Rumah Susun
  • Hukum Pajak
  • Merger dan Akuisisi

No Of Cases

0
Total Cases
0
Litigation Case
0
Case Win
0
Corporate Case
0
Others

Case Highlights

Price List

Pengusaha mikro/karyawan/personal

Rp. 15.000.000,-
  • 1 kasus
  • 2 x surat (somasi/pemberitahuan)
  • 1 pendapat hukum

Pengusaha UMKM

Rp. 50.000.000,-
  • 2 kasus
  • 2 x surat (somasi/pemberitahuan)
  • 2 pendapat hukum
  • Pendampingan maks 2 jam

Corporate

Rp. 150.000.000,-
  • 3 kasus
  • 4 x surat (somasi/pemberitahuan dll)
  • 2 pendapat hukum
  • Review perjanjian 20 halaman
  • Pendampingan maks 2 jam

Testimonials

“Advokat mastermind sangat ramah, jujur, selalu menemukan solusi setiap persoalan, dan selalu menuntaskan tugas nya. Saya senang menggunakan jasa nya”

Mr. Razees A Kareem

President Director

“Pekerja keras, pantang mundur selama membela kebenaran..maju terus Mastermind!”

Irjen Pol (Purn) Taufiequrahman Ruky, SH

Ketua KPK Jilid 1

Sukses terus komandan terimakasih atas semuanya, saking seriusnya dalam bekerja jangan sampai lupa senyum.

Dr. Eko. S. Nugroho

Dirut RS Mekarsari

Articles

Social Marketing

KEJAHATAN TERHADAP PERUSAHAAN

Tantangan bisnis sangat beragam, selain tantangan Revenue, Profit, ada juga tantangan hukum berupa kejahatan terhadap bisnis. Pricewaterhouse Coopers (PwC) melakukan survey bertajuk Global Economic…
Coding

Satisfaction Lies in the Effort

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo.…

Head Office

Sahid Sudirman Center

Lantai 56, Jl. Jendral Sudirman 86

Jakarta Pusat 10220

Phone

+62 21 8063 1934

E-Mail

support@mastermind.co.id

Menu